Judul : Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional
Pengarang : Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
Penerbit : Kencana
DAFTAR ISI
BAB I EKSISTENSI
HUKUM PERDATA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
A. Kebijakan Politik Hukum di Indonesia
B. Dasar Berlakunya Hukum Perdata dalam
Politik Hukum di Indonesia
BAB II TINJAUAN
UMUM HUKUM PERDATA INDONESIA
A. Istilah dan Definisi Hukum Perdata
B. Sumber Hukum Perdata Indonesia
C. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia
BAB III SISTEMATIKA
HUKUM PERDATA INDONESIA
A. Sistematika Hukum Perdata Indonesia
B. Eliminasi dan Reduksi Pasal-pasal
KUHPerdata BW
BAB IV HUKUM
TENTANG ORANG (PERSONENRECHT)
A. Konsep Dasar
B. Subjek Hukum
C. Tempat Tinggal (Domicilie)
D. Catatan Sipil
BAB V HUKUM
KELUARGA (FAMILIE RECH)
A. Konsep Dasar
B. Kekuasaan Orang Tua (Van De Ouderlijke Mcht)
C. Perwalian (Voogdij)
D. Pengampuan (Curatele)
BAB VI HUKUM
PERKAWINAN
A. Pluralisme Hukum Perkawinan di
Indonesia
B. Pengertian Perkawinan
C. Tujuan, Asas, dan Syarat Perkawinan
D. Perjanjian Perkawinan
E. Batalnya Perkawinan
F. Putusnya Perkawinan
BAB VII HUKUM
HARTA KEKAYAAN DAN HUKUM BENDA (VERMOGENSRECHT EN ZAKENRECHT)
A. Lapang Kajian Hukum Harta Kekayaan
B. Konsep Dasar Hukum Benda
C. Hak Kebendaan
D. Asas-asas Umum Hukum Benda
E. Hak-hak Kebendaan Menurut Buku II
KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
BAB VIII HUKUM
JAMINAN
A. Konsep Dasar Hukum Jaminan
B. Gadai (Pand)
C. Hak Tanggungan
D. Jaminan Fidusia
BAB IX HUKUM
PERIKATAN DAN PERJANJIAN (VERBINTENISSENRECHT)
A. Konsep Dasar Perikatan
B. Macam-macam Perikatan
C. Perikatan yang Timbul karena Perjanjian
atau Kontrak (Overeenkomst)
D. Perikatan yang Timbul karena
Undang-undang
E. Berakhirnya suatu Perikatan
BAB X HUKUM
WARIS (ERFRECHT)
A. Konsep Dasar hukum Waris
B. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia
C. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata
Barat (BW)
D. Hukum Waris Menurut Hukum Islam
E. Hukum Waris Menurut Hukum Adat
BAB XI HUKUM
PERDATA DALAM YURISPRUDENSI
A. Pengantar
B. Konsep Dasar Yurisprudensi
C. Esensi dan Eksistensi Yurisprudensi
Mahkamah Agung
D. Proyeksi Yurisprudensi Mahkamah Agung
BAB XII LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERDATA
A. Pendahuluan
B. Pengertian Nilai, Norma, Perlindungan
Hukum, Nasabah Penyimpan Dana
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Penyimpan Dan Menurut UU LPS
BAB XIII ASPEK
HUKUM KONTRAK DAGANG VIA INTERNET (CYBERSPACE TRANSACTIONS) DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL
A. Pendahuluan
B. Tinjauan Umum Kontrak Dagang Via
Internet
C. Aspek Pengaturan Internasional
tentang Kontrak Dagang Via Internet
D. Aspek-aspek Hukum Kontrak Dagang Via
Internet
E. Aspek Pengaturan Kontrak Dagang Via
Internet dalam Hukum Nasional
good artikel.......
BalasHapus