Judul :
Hukum Angkutan Udara
Pengarang : Prof. Dr. H.K. Martono, SH., LLM. ; Amad Sudiro,
SH., MH., MM.
Penerbit : Rajawali Pers
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1. Kepentingan Internasional
2. Angkutan Udara Nasional
BAB II KEBIJAKAN
BARU ANGKUTAN UDARA NASIONAL BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009
1. Kebijakan Orde Lama, Orde Baru, dan
Era Reformasi
2. Modal Angkutan Udara Niaga
(Commercial Airline Capital)
3. Komposisi Saham (Share Holder
Composition)
4. Kepemilikan Pesawat Udara (Aircraft
Ownership)
5. Jaminan Bank (Bank Guarantee)
6. Sumber Daya Manusia (Resource
Persons)
7. Kerja Sama Antarperusahaan
Penerbangan (Airline’s Joint Venture)
8. Tarif Penumpang (Passenger’s Tariff)
9. Tarif Jasa Kebandarudaraan
10. Penegakan Hukum (Law Enforcement)
BAB III ANGKUTAN
UDARA DALAM NEGERI
1. Larangan Pesawat Udara Asing Terbang
Dalam Negeri (Cabotage)
2. Angkutan Udara Niaga Berjadwal
(Scheduled Airlines)
3. Jejaring dan Rute Penerbangan
4. Wajib Angkut Penumpang
5. Penyandang Cacat, Lanjut Usia,
Anak-anak, dan/atau Orang Sakit
6. Angkutan Barang Khusus, Bahan dan/atau
Barang Berbahaya
7. Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Penerbangan
Dalam Negeri
8. Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan
Dalam Negeri
9. Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan,
dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Dalam Negeri
10. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
(Non-Schedule Airlines)
11. Angkutan Udara Bukan Niaga (General
Aviation)
12. Angkutan Udara Perintis (Pioneer Air
Transport)
13. Pelaksanaan Angkutan
BAB IV ANGKUTAN
UDARA NIAGA LUAR NEGERI
1. Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar
Negeri
2. Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat
Udara (JP3U) Penerbangan Luar Negeri
3. Tarif Jasa Pelayanan Penerbangan
(JP2) Internasional
4. Tarif Jasa Pendaratan, Penempatan,
dan Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasional
5. Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal
Luar Negeri
6. Perjanjian Bermuda 1946
7. Perjanjian Angkutan Udara Bilateral
(Bilateral Air Transport Agreement)
BAB V KEGIATAN
USAHA PENUNJANG YANG TERKAIT DENGAN ANGKUTAN UDARA
1. Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan
Udara
2. Agen Penjualan Umum (General Sales
Agent) dan Perwakilan Perusahaan Penerbangan Asing
3. Usaha Pengujian Peralatan Penunjang
Pelayanan Darat Pesawat Udara
4. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara
5. Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan
dan Bandar Udara
6. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
BAB VI ASURANSI
PENERBANGAN DAN DANA KECELAKAAN PESAWAT UDARA
1. Asuransi Penerbangan
2. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Pesawat Udara
BAB VII TANGGUNG
JAWAB HUKUM DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAB HUKUM NASIONAL
1. Pengertian Tanggung Jawab
2. Konsep Tanggung Jawab Hukum
3. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum
Internasional
4. Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum
Nasional
5. Kerugian Immateriil
BAB VIII PENDAFTARAN
DAN PENGHAPUSAN DAFTAR PESAWAT UDARA SIPIL
1. Kepemilikan Pesawat Udara
2. Cape Town Convention of 2001
3. Pendaftarn Pesawat Udara dan
Penghapusannya
4.
artikelnya sangat bermanfaat......
BalasHapus