Judul : Buku II Kompilasi
Hukum Jaminan
Pengarang : Prof. Dr. Mariam Darus
Badrulzaman
Penerbit : CV. Mandar Maju
DAFTAR
ISI
Bab I Hal-hal Umum
A.
Pendahuluan
B.
Sistem Hak Tanggungan
1. Asas
sistem tertutup (gesloten system)
2. Asas
hak didahulukan (Preference)
3. Asas
hak kebendaan
4. Asas
spesialitas: Pertelaan
5. Asas
publisitas
6. Asas
mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi (Penjelasan Umum angka 3 d UUHT)
7. Asas
accessoir
8. Asas
pemisahan horizontal
9. Asas
perlekatan (accesie)
10. Asas
itikad baik
C.
Ciri Hak Tanggungan
1. Definisi
2. Sifat
Hak Tanggungan tidak dapat dibagi
3. Karakter
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
4. Utang
yang berasal dari satu atau beberapa hubungan hukum (Pasal 3 ayat (2) UUHT)
Bab II Obyek Hak Tanggungan
A.
Obyek Hak Tanggungan
1. Hak
Milik
2. Hak
Guna Usaha
3. Hak
Guna Bangunan
4. Hak
Pakai atas tanah berikut bangunan yang tertancap di atasnya, yang
kepemilikannya berada dalam satu tangan
5. Benda
yang melekat di atas tanah bukan milik pemegang/pemilik tanah
6. Pemberlakuan
Undang-undang Hak Tanggungan terhadap Undang-undang Lain
a. Terhadap
Undang-undang Rumah Susun
b. Terhadap
Undang-undang Perumahan dan Pemukiman
B.
Obyek Hak Tanggungan Dapat Dibebani
Dengan Lebih Dari Satu Hak Tangungan (peringkat Hak Tanggungan)
1. Peringkat
Pemegang Hak Tanggungan
2. Pengecualian
Terhadap urutan peringkat Hak Tanggungan (Pasal 1182 KUHPerdata dan Pasal 1183
KUHPerdata)
3. Hak
Menjual Obyek Hak Tanggungan Oleh Pemegang Hak Tanggungan Pertama
4. Hak
Tanggungan adalah Hak Kebendaan
a. Latar
Belakang
b. Ciri-ciri
hak kebendaan
c. Ciri-ciri
hak perorangan
Bab III Pemberidan Penerima Hak
Tanggungan
A.
Pemberi Hak Tanggungan
1. Kewenangan
melakukan perbuatann hukum (handelings
bekwaamheid) dan wewenang menguasai (beschikkings
bevoegdhe)
a. Latar
Belakang
b. Kaitan
Pasal 8 ayat (2) UUHT dengan Pasal 854 KUHPerdata
2. Kewajiban
pemberian Hak Tanggungan
3. Akar
pertanggungjawaban dan kewajiban pemegang Hak Tanggungan
B.
Pemegang Hak Tanggungan
1. Hak
Tanggungan merupakan hak yang menjamin untuk mendapat pelunasan hutang
2. Pembeli/Pemilik
Hak Tanggungan
a. Subyek
Hak Milik
b. Subyek
Hak Guna Usaha
c. Subyek
Hak Guna Bangunan
d. Subyek
Hak Pakai
Bab IV Tata Cara Pemberian,
Pendaftaran, Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan
A.
Tata cara pemberian Hak Tanggugan
1. Fase
pertama: perjanjian utang (perikatan) yang mengandung janji untuk memberi Hak
Tanggungan
a. Bentuk
perjanjian
b. Tempat
mengadakan perjanjian
c. Tanah
yang berasal dari konversi lama sebagai obyek Hak Tanggungan
2. Fase
Kedua: Perjanjian pemberian Hak Tanggungan (Pasal 10 ayat (2) UUHT)
a. Perjanjian
Pemberian Hak Tanggungan
b. Bentuk
Perjanjian
c. Isi
Akta Pemberian Hak Tanggungan
d. UUHT
menentukan isi APHT
-
Isi wajib
-
Isi fakultatif
-
Janji yang dilarang
3. Fase
Ketiga: Pendaftaran
a. Asas
Publisitas
b. Lahirnya
Hak Tanggungan
c. Alat
bukti pendaftaran: sertifikat Hak Tanggungan Pasal 14 UUHT
4. Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
a. Syarat
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
b. Bentuk
Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan
c. Isi
SKMHT
B.
Peralihan piutang yang dijamin dengan
Hak Tanggungan
1. Karakter
2. Jenis
Peralihan
a. Cessie
b. Subrogasi
c. Pewarisan
d. Peralihan
karena sebab-sebab lain
e. Tata
cara peralihan
C.
Hapusnya Hak Tanggungan
1. Peraturan
tentang hapusnya Hak Tanggungan
2. Sebab-sebab
hapusnya Hak Tanggungan
a. Pembayaran
b. Dilepaskannya
Hak Tanggungan
c. Dihapusnya
Hak Atas Tanah
d. Pembersihan
(zuivering)
-
Tujuan diadakannya lembaga pembersihan
-
Tata cara pembersihan
a. Obyek
Hak Tanggungan dibebani satu Hak Tanggungan
b. Obyek
Hak Tanggungan di bebani lebih satu Hak Tanggungan
Bab V Eksekusi Hak Tanggungan
A.
Eksekusi Hak Tanggungan
1. Pedoman
umum untuk pelaksanaan eksekusi
2. Pengaturan
eksekusi di dalam Undang-undang Hak Tanggungan
a. Eksekusi
melalui pelelangan umum
b. Eksekusi
melalui penjualan di bawah tangan
c. Eksekusi
melalui PUPN/BUPLN
Bab VI Pencoretan Hak
Tanggungan
A.
Pencoretan (roya) Hak Tanggungan
1. Pelunasan
utang dan Roya
2. Tata
cara melakukan Roya
3. Roya
adalah tindakan administrative
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
good articel.......
BalasHapus