Judul :
Hukum Perjanjian (teori dan analisis kasus)
Pengarang : Suharnoko, S.H., M.LI.
Penerbit : Kencana
DAFTAR ISI
BAB I APAKAH
JANJI-JANJI PRA KONTRAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM?
Pendahuluan
Asas
Kebebasan Berkontrak dan Beritikad Baik
Consideration
dan Promissory Astoppel
Out
Put Contract dan Requirement Contract
Penafsiran
Perjanjian
BAB II PERJANJIAN
JUAL-BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI ATAU UTANG PIUTANG?
Pendahuluan
Asas-Asas
Hukum Jaminan
Undang-undang
tentang Perbankan
Ketentuan
Hukum Adat Diberlakukan Secara Analogis
BAB III KEAGENAN,
FRANCHISE, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pendahuluan
Pengertian
Agen
Agency
(Common Law) dan Perwakilan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang)
Perjanjian
Campuran
BAB IV WANPRESTASI:
SYARAT BATAL ATAU HARUS DIMINTAKAN PEMBATALAN KEPADA HAKIM?
Pendahuluan
Kontrovensi
Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Perjanjian
Beli Sewa: Jual-Beli atau Sewa-Menyewa?
Wanprestasi
dalam Perjanjian Beli Sewa
Rescheduling
dan Restrukturisasi Utang
BAB V PEMUTUSAN
PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TRANCHISEE
Pendahuluan
Sejarah
dan Pengertian Franchise
Perlindungan
Hukum Bagi Franchisee
Perlindungan
Hukum Bagi Franchisee di Amerika Serikat
Apakah
Kondisi Pasar Dapat Dijadikan Alasan Pemutusan Perjanjian
Faktor-Faktor
yang Perlu Dipertimbangkan
Perlindungan
Hukum Bagi Franchisee di Indonesia
Kemitraan
Antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar
BAB VI GUGATAN
WANPRESTASI ATAU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?
Pendahuluan
Sumber-sumber
Perikatan
Perkembangan
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
BAB VII KASUS
PT QURNIA SUBUR ALAM RAYA: PENANAMAN MODAL, ATAU PINJAM-MEMINJAM UANG
Pendahuluan
Hak
dan Kewajiban Para Pihak
Hubungan
Hukum Antara “Investor” dan PT Qurnia Subur Alam Raya
Karakteristik
Perseroan Sebagai Badan Hukum
Tanggung
Jawab Pribadi Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Kreditur: Doktrin Piercing
Corporate Veil
Doktrin
Piercing Corporate Veil dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas
Doktrin
The Business Judgment Rule
Duty
of Loyalty
The
Corporate Opportunity Doctrine
Tidak ada komentar:
Posting Komentar