Judul :
Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai ` Permasalahannya
Pengarang : Adrian Sutedi, S.H., M.H
Penerbit : Sinar Grafika
DAFTAR ISI
BAB I KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PEMBARUANNYA
A. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan
Jasa
B. Reformasi Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa
C. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan
Barang dan Jasa
D. Kebijakan dan Ketentuan Pokok
Pengadaan Barang dan Jasa
E. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Melalui Pemberian Pinjaman
BAB II PENYELENGGARAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Kontrak di Dalam Pengadaan Barang dan
Jasa
B. Optimalisasi Pengadaan Barang dan
Jasa
C. Praktik Pengadaan Barang dan Jasa
yang Sehat
D. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Publik Terdesentralisasi yang Terbatas
E. Due Diligence dalam
Pengadaan Barang dan Jasa
F. Sertifikasi Keahlian sebagai Syarat
Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
G. Spesifikasi Teknik yang Perlu
Mendapat Perhatian dalam Penilaian Pengadaan
BAB III KEJAHATAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENCEGAHANNYA
A. Kejahatan Korupsi, Suap, Upeti dan
Gratifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
B. Manifestasi Korupsi dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Publik
C. Penyimpangan Pengadaan Barang dan
Jasa
D. Pola Penyimpangan pada Proses
Pengadaan Barang dan Jasa
E. Dampak dan Akibat Korupsi dalam
Pengadaan Barang dan Jasa
F. Program Pencegahan Korupsi di Bidang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Public
Procurement)
G. Pakta Integritas sebagai Sarana
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
H. Electronic Procurement, ElectronicGovernment, dan Electronic Announcement sebagai Sarana Pencegahan Korupsi
BAB IV PERSEKONGKOLAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Pengertian dan Bentuk Persekongkolan
B. Mekanisme Persekongkolan Penawaran
Tender
C. Pengaturan Persekongkolan Penawaran
Tender di Beberapa Negara Asia
D. Prosedur Penegakan Hukum dalam
Persekongkolan
E. Sanksi dalam Hukum Antimonopoli
BAB V PENGAWASAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN BARANG DAN JASA
A. Audit dalam Pengadaan Barang dan Jasa
B. Pengawasan sebagai Fungsi Manajemen
dalam Pengadaan Barang dan Jasa
C. Pengawasan dalam Proses Pengadaan
Barang dan Jasa
D. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
terhadap Pengadaan Barang dan Jasa
E. Pemeriksaan terhadap Pengadaan Barang
dan Jasa
F. Pembinaan terhadap Pengadaan Barang
dan Jasa
BAB VI PENGEMBANGAN
HUKUM DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Kelemahan Pengadaan Barang dan Jasa
B. Tanggapan terhadap Keppres No. 80
Tahun 2003
C. Pengadaan Barang dan Jasa: Antara
Keppres No. 80 Tahun 2003 vs Kebocoran
D. Kontroversi Keppres No. 80 Tahun 2003
terhadap BUMN
E. Sosialisasi dan Fasilitasi
F. Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003
secara Menyeluruh sebagai Kebutuhan Mendesak
G. Kebutuhan Mendesak Undang-Undang
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
BAB VII BEBERAPA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan
Alat-Alat Kesehatan
B. Tindak Pidana Korupsi Pembelian dan
Pengoperasian 2 Unit Pesawat Fokker 27 seri 600 oleh Bupati Jayawijaya Papua
C. Perkara Tindak Pidana Korupsi: Kasus
Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kotabaru
D. Dugaan Korupsi Bupati Muna dalam
Lelang Kayu Jati di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar