Judul : Hukum Perusahaan
Indonesia
Penerbit : Drs. C.S.T. Kansil, SH
Pengarang : Pradnya Paramita
DAFTAR
ISI
BAB I
PENGERTIAN HUKUM
PERUSAHAAN
A.
Arti Perusahaan
B.
Arti Hukum Perusahaan
BAB II
BENTUK PERUSAHAAN YANG
DIATUR DALAM KUHS DAN KUHD
A.
Perseroan (Maatschap)
B.
Perseroan Firma
C.
Perseroan Komanditer
D.
Perseroan Terbatas (PT)
BAB III
KETENTUAN PERIZINAN DI
BIDANG USAHA PERDAGANGAN
A.
Keputusan Menteri Perdagangan dan
Koperasi No. 428/KP/VI/79
B.
Keputusan Menteri Perdagangan dan
Koperasi No. 130/KP/IV/1982
1. Umum
2. Ketentuan
Umum
3. Ketentuan
Usaha Perdagangan
4. Ketentuan
Perizinan Usaha Perdagangan
5. Hak
dan Kewajiban Pemilik SIUP
6. Pengawasan
7. Sanksi
8. Ketentuan
Peralihan
9. Ketentuan
Penutup
C.
Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan
Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan
D.
Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
1. Ketentuan
Permohonan Izin Usaha Dengan Perdagangan
2. Wewenang
Untuk Menerbitkan SIUP
3. Penunjukan
Pejabat
4. Ketentuan
Penutup
E.
Dokumen Yang Harus Dilampirkan Pada
Permohonan Izin Usaha Perdagangan
BAB IV
UANG JAMINAN PERUSAHAAN
A.
Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan
dan Biaya Administrasi Perusahaan
B.
Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian
Uang Jaminan Serta Biaya Administrasi Perusahaan di Bidang Perdagangan
BAB V
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
A.
Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan
1. Dasar
Pertimbangan
2. Penjelasan
Umum Wajib Daftar Perusahaan
B.
Isi Undang-undang Wajib Daftar
Perusahaan
1. Ketentuan
Umum Wajib Daftar Perusahaan
2. Tujuan
dan Sifat
3. Kewajiban
Pendaftaran
4. Cara
dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran
5. Hal-hal
yang wajib didaftarkan
6. Penyelenggaraan
Daftar Perusahaan
7. Perubahan
dan Penghapusan
8. Perselisihan
dan Penyelesaian
9. Biaya-biaya
10. Ketentuan
Pidana
11. Pengawasan
dan Penyidikan
BAB VI
PERUSAHAAN NEGARA
A.
Jenis Perusahaan Negara
B.
Perusahaan Negara sebelum tahun 1960
BAB VII
PERUSAHAAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19.PRP TAHUN 1960
A.
Pengertian Umum Perusahaan Negara
B.
Sifat dan Tujuan Perusahaan Negara
C.
Modal Perusahaan Negara
D.
Penguasa dan Cara Mengurus Perusahaan
Negara
E.
Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi
F.
Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan
G.
Laporan Perhitungan Tahunan
H.
Penetapan dan Penggunaan Laba Perusahaan
Negara
I.
Kepegawaian
J.
Badan Pimpinan Umum (BPU)
K.
Kontrole dan Koordinasi
L.
Perusahaan Daerah Swatantra
M.
Gabungan Perusahaan Sejenis
N.
Perkumpulan Koperasi/Perusahaan Swasta
O.
Pembubaran Perusahaan Negara
P.
Ketentuan Peralihan
Q.
Pembentukan Dewan Perusahaan
BAB VIII
KEKAYAAN DAN MODAL
PERUSAHAAN NEGARA
A.
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1964
B.
Pengertian Umum tentang Kekayaan dan
Modal Perusahaan Negara
C.
Ketentuan-ketentuan tentang Kekayaan dan
Modal Perusahaan Negara
BAB IX
PERUSAHAAN NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1969
A.
Pengarahan dan penyederhanaan Perusahaan
Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara
B.
Bentuk-bentuk Usaha negara menurut Perpu
No. 1 Tahun 1969
C.
Undang-undang tentang Bentuk-bentuk
Usaha Negara Tahun 1969
BAB X
PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)
A.
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969
tentang Perusahaan Perseroan
B.
Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Pemerintah
No. 12 Tahun 1969 tentang Persero
C.
Pengecualian terhadap UU No. 9 Tahun
1969
D.
Pedoman Hubungan dan Tata Kerja
Menteri-menteri di Bidang Teknis dan Menteri Keuangan yang Mewakili Negara
Selaku Pemegang Saham Persero
BAB XI
TATA CARA PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM (PERUM). DAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO)
A.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983
B.
Ketentuan Umum
C.
Pembinaan
D.
Pengelolaan
E.
Pengawasan
F.
Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara
G.
Pelaporan
H.
Pemberian Anggaran Perjan, Perum dan
Persero
I.
Ketentuan Lain-lain
J.
Ketentuan Peralihan
K.
Ketentuan Peralihan
BAB XII
PERINDUSTRIAN DI
INDONESIA
A.
Undang-undang Perindustrian Tahun 1984
B.
Ketentuan Umum
C.
Landasan dan Tujuan Pembangunan Industri
D.
Pembangunan Industri
E.
Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan
Industri
F.
Izin Usaha Industri
G.
Teknologi Industri, Desain Produk
Industri, Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri, dan Standardisasi
H.
Wilayah Industri
I.
Industri dalam Hubungan dengan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
J.
Penyerahan Kewenangan dan Urusan tentang
Industri
K.
Ketentuan Pidana
L.
Ketentuan Peralihan
BAB XIII
PENGERTIAN POKOK
PERBANKAN DI INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 1967)
A.
Pengertian Bank
B.
Dasar-dasar Hukum Perbankan di Indonesia
C.
Konsiderans Undang-undang No. 14 Tahun
1967
D.
Sistematika dan Isi Pokok Undang-undang
No. 14 Tahun 1967
E.
Pengaturan Kembali Tata Perbankan di
Indonesia
F.
Pengertian Beberapa Istilah Dalam Bidang
Perbankan menurut Undang-undang No. 14/1967
G.
Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan di
Indonesia Menurut Undang-undang No. 14/1967
BAB XIV
PERANAN MODAL DALAM
NEGERI
A.
Undang-undang No. 6 Tahun 1968
B.
Pengertian Umum Tentang Modal Dalam
Negeri
C.
Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
D.
Pengertian Perusahaan Nasional dan
Perusahaan Asing
E.
Bidang Usaha dan Izin Usaha
F.
Batas Waktu Berusaha
G.
Pembebasan dan Keringanan Perpajakan
H.
Tenaga Kerja
I.
Kewajiban-kewajiban Lain
J.
Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.
6 Tahun 1968
BAB XV
PENANAMAN MODAL ASING
A.
Undang-undang No. 1 Tahun 1967
B.
Pengertian Umum Tentang Modal Asing
C.
Pengertian Penanaman Modal Asing
D.
Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Usaha
E.
Badan Usaha Modal Asing
F.
Tenaga Kerja
G.
Pemakaian Tanah
H.
Kelonggaran-kelonggaran Perpajakan dan
Pungutan-pungutan lain
I.
Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak
Transfer dan Repatriasi
J.
Nasionalisasi dan Kompensasi
K.
Kerja-sama Modal Asing dan Modal
Nasional
L.
Penyelesaian Perselisihan Antara Negara
dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
M.
Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.
11 Tahun 1967
N.
Penyederhanaan Pengesahan Perseroan
Terbatas untuk Melancarkan Penanaman Modal di Indonesia
O.
Penyempurnaan Prosedur Permohonan
Fasilitas Penanaman Modal
BAB XVI
BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)
A.
Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1977
B.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
C.
Tugas dan Wewenang Departemen yang
Membina Bidang Usaha Penanaman Modal dan Departemen Lainnya
D.
BKPM Daerah
BAB XVII
TATA CARA PENANAMAN
MODAL
A.
Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman
Modal
B.
Ketentuan Lain-lain
C.
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha
Penanaman Modal dalam Bidang Perdagangan dan Izin-izin Dagang Terbatas Dalam
Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (Keputusan
Menteri Perdagangan No. 301A.Kp/X/77 Tgl. 26 Oktober 1977)
BAB XVIII
PASAR MODAL
A.
Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976
tentang Pasar Modal
B.
Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian
Persero DANAREKSA (peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976)
C.
Pengaturan Penawaran Efek dan
Perdagangannya (Keputusan Menteri Keuangan No. 640/MK/5/1974)
D.
Perantara Perdagangan Efek
BAB XIX
PERPAJAKAN DALAM BIDANG
PERUSAHAAN
A.
Undang-undang Perpajakan Tahun 1984
B.
Pemotongan Pajak Atas Penghasilan
C.
Keterangan dan Dokumen Yang Harus
dicantumkan dan atau Dilampirkan Pada Surat Pemberitahuan Masa
D.
Bentuk, Ukuran, Pengadaan dan Tata Cara
Penyampaian Faktur Pajak
E.
Batasan dan Ukuran Pengusaha yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984
F.
Pelaksanaan Pengampunan Pajak
G.
Penuntun Pengisian Surat Pemberitahuan
Pajak Kekayaan Tahun 1984
H.
Penangguhan Mulai Berlakunya
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
I.
Ketentuan-ketentuan Tentang Pelelangan,
Pengadaan, dan Penunjukan Langsung untuk Pemborongan/Pembelian
J.
Ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan
Produksi Dalam Negeri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar