Judul : Hak Pemegang Saham
Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance
Pengarang : DR. Misahardi Wilamarta,
SH., SE., MM.,MH.,MKN., LLM
Penerbit : Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
DAFTAR
ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GOOD CORPORATE GOVERNANCE : SUATU KENISCAYAAN BAGI PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG SEHAT
A. Konsep
Good Corporate Governance (GCG)
B. Pentingnya
Implementasi GCG
C. Prinsip-prinsip
GCG Menurut Organization For Economic
Cooperation and Development (OECD)
D. Pedoman
(Code) GCG
E. GDG
Suatu Keniscayaan Dalam Dunia Usaha
F. GCG
Ditinjau Dari Sisi Hukum Perdata (Hukum Kontrak)
BAB III GOOD
CORPORATE GOVERNANCE : IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DALAM PT TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS
A. Aktualisasi
Pemegang Saham Minoritas dalam PT
B. Kedudukan
dan Hubungan Pemegang Saham Mayoritas Dengan Pemegang Saham Minoritas
C. Interaksi
Antara Shareholders dan Organ
Perseroan serta Stakeholders
D. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya dalam UUPT dan Pelaksanaannya
1. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya Terhadap Shareholders
2. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya Terhadap Direksi
3. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya Terhadap Komisaris
4. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya Terhadap RUPS
5. Implementasi
GCG Berikut Pedomannya Terhadap Stakeholders
E. Hambatan
Dalam Implementasi GCG
1. Struktur
Keuangan Perusahaan Yang Tidak Sehat
2. Law
Enforcement Yang Tidak Efektif Dan Efisien
3. Perbuatan
Melanggar Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Berperan Dalam Perseroan
4. Kurang
Efektifnya Kinerja Lembaga Pemerintah
5. Lemahnya
Perlindungan Hukum Bagi Stakeholders
F. Kasus-kasus
BAB IV GOOD
CORPORATE GOVERNANCE : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
A. Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Melalui Prinsip Fairness GCG
B. Bentuk-Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas
1. Hak
Perseorangan
2. Hak
Penilaian
3. Hak
Utama
4. Hak
Derivatif
5. Hak
Pemeriksaan
C. Perlindungan
Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas
1. Melalui
Keterlibatan Negara
a. Dalam
Lembaga Legislatif
b. Dalam
Lembaga Eksekutif
c. Dalam
Lembaga Yudikatif
2. Melalui
Pengadilan
3. Melalui
Alternatif Dispute Resolution
4. Melalui
Perjanjian Antar Pemegang Saham
D. Kasus-kasus
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar